LBH APIK: Pengaduan Kasus Kekerasan Pada Perempuan di 2016 Naik

January 23, 2017, 12:28 am

Konferensi pers LBH APIK. [Dok LBH APIK]

Suara.com - Sepanjang tahun 2016, terdapat peningkatan pengaduan masyarakat ke LBH APIK Jakarta dari dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 sebanyak 709 kasus, tahun 2015 sebanyak 573 kasus dan tahun 2016 sebanyak 854 kasus. Peningkatan pengaduan selama kurun waktu 2014-2016 dapat dimaknai sebagai semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan LBH APIK Jakarta meresponnya dengan upaya memastikan proses hukum dapat memenuhi keadilan bagi perempuan korban.

Ada beberapa jenis kasus yang masuk ke LBH APIK Jakarta, yaitu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 35,60 persen (304) kasus, Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 2,69 persen (23) kasus, Kekerasan Seksual (Perkosaan, Pelecehan Seksual) 3,28 persen (28) kasus, Pidana Umum (pencurian, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan, pencemaran nama baik) 3,86 persen (33) kasus, Perdata Keluarga (waris, Hak Asuh Anak, Nafkah Anak pasca putus Cerai, Idah dan Mutah, serta harta bersama) 11,04 persen (98) kasus, ketenagakerjaan (PHK) 0,70 persen (6) kasus , Perdata Umum (Wanprestasi, PMH, Hutang Piutang) 2,93 persen (25) kasus, pelanggaran hak dasar 36,18 persen(309) kasus, lain-lain (diluar klasifikasi kasus APIK 24 kasus, trafiking 0,47 persen (4) kasus.

Meskipun telah terjadi peningkatan kesadaran akan bahaya kekerasan terhadap perempuan, namun pada prakteknya para perempuan korban kekerasan terutama kekerasan seksual masih menemui berbagai kendala dalam pemenuhan hak korban mulai dari tingkat penyidikan sampai proses pemeriksaan di Pengadilan. Pada proses penyidikan masih ditemukan ketidaknyamanan korban saat melakukan pelaporan/pengaduan dan pemeriksaan. Pada proses pemeriksaan, penuntutan bahasa yang digunakan sering terlalu vulgar atau tidak berperspektif korban. Pengungkapan tindakan seksual secara detail dalam dakwaan belum berperspektif kepada korban baik dalam pencantuman nama asli korban maupun penggunaan bahasa yang vulgar. Pengungkapan tindakan secara detail untuk menjelaskan perbuatan pelaku sehingga tidak ada keraguan atas perbuatan tersebut tentunya dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang tetap santun sekalipun dalam pemaparan tentang kejahatan seksual secara detail.

Selain itu korban terbebani beban pembuktian atas masalah yang dilaporkannya dengan mengharuskan korban dapat menghadirkan saksi perkara tersebut, pelaku tidak di tahan dan berlarut-larutnya proses hukum yang dijalani. Kondisi ini mengakibatkan korban enggan memproses kasusnya karena korban sudah patah arang dan putus asa serta tidak percaya dengan proses hukum.

Dari aspek penegakan hukum, sering kali aparat penegak hukum tidak melakukan penahanan kepada pelaku kejahatan seksual sehingga kasus tersebut tidak dapat diproses di Pengadilan karena pelaku telah melarikan diri, apabila di proses pun membutuhkan waktu yang lama. Keadaan ini memberikan tekanan yang sangat besar kepada korban khususnya korban anak karena upaya pemulihan trauma tidak bisa dilakukan dengan maksimal.

Secara khusus bagi korban kekerasan seksual dengan Pelaku adalah orang tua dan orang terdekat korban seperti teman dan tetangga menimbulkan kesulitan tersendiri karena korban harus pindah tempat tinggal. Dukungan sekitar tidak pernah didapatkan. Padahal dukungan dari berbagai pihak sangat penting terutama dari keluarga dan masyarakat di sekitar sangat mempengaruhi upaya pemulihan korban kekerasan seksual, termasuk upaya mengembalikan rasa pecaya diri korban. Dukungan positif dari sekitar korban dapat membangkitkan dan memahami bahwa dirinya lebih kuat.

Berdasarkan catatan refleksi penanganan kasus dan advokasi perubahan hukum yang dilakukan LBH APIK Jakarta sepanjang 2016 dapat disimpulkan kondisi penegakan hukum belum membaik seperti yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan - (meskipun disisi lain menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasusnya membaik)- dan pelanggaran terhadap hak-haknya yang mendasar termasuk belum terpenuhinya akses keadilan bagi perempuan korban serta kelompok rentan lainnya seperti Pekerja Rumah Tangga. Kebijakan yang positif seperti UU PKDRT, dan Perda DKI Jakarta tentang Perlindungan Perempuan dan Anak belum diterapkan sepenuhnya untuk kepentingan korban, sementara kebijakan lainnya masih kurang memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dan bahkan diskriminatif seperti KUHP/RKUHP, dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Khususnya terkait UU Bantuan Hukum, masih banyak kendala dan hambatan dalam pelaksanaan maupun keterbatasan dalam UU yang harus diperbaiki.

Dengan situasi ini kami menuntut kepada Pemerintah, DPR, Aparat Penegak Hukum serta pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan agar:

1. Segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Revisi KUHP yang lebih berpihak pada kepentingan perempuan korban serta kelompok rentan dan marjinal lainnya.

2. Menghapus dan merevisi ketentuan yang diskriminatif dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHP dan KUHAP serta produk aturan dan kebijakan lainnya yang masih melegitimasi pelanggaran HAM dan hak-hak dasar warga negara termasuk hak-hak perempuan dan anak.

3. Menegakkan implementasi UU PKDRT, UU TPPO serta aturan dan kebijakan positif lainnya secara maksimal untuk kepentingan korban.

4. Memberlakukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak termasuk layanan visum gratis dan rumah aman yang mudah diakses oleh korban.

5. Memaksimalkan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana yang sudah dijamin dalam Konstitusi maupun aturan perundang-undangan khususnya hak korban atas restitusi dan hak atas bantuan hukum.

Read more

Hot News

    Download and read more new

    Funny pics

      Get more funny pics

      Download News Republic to get full News !